page.php?23
 
7 oknum Polisi Bandar Pulau dan Polres Asahan dikenakan sanksi

Tidak profesional dalam penanganan kasus 6 anak yang dituduh mencuri
7 oknum Polisi Bandar Pulau dan Polres Asahan  dikenakan sanksi


Ketua Majelis Komisi Kode Etik Kepolisian RI Propam Poldasu, Monang Manulang menjatuhkan putusan pelanggaran kode etik terhadap AKP Arisfianto (eks Kapolsek Bandar Pulau Asahan), karena terbukti tidak profesional dalam penanganan kasus 6 anak yang dituduh mencuri di empat lokasi berbeda tanpa bukti yang cukup jelas dan tidak melimpahkan kasus tersebut ke unit PPA Polres Asahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009.

Dalam amar putusannya, Monang Manulang menyatakan perbuatan Kapolsek Bandar Pulau Polres Asahan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 dan menyatakan perilaku Kapolsek sebagai perbuatan tercela.

Selain Kapolsek Bandar Pulau, dalam sidang terpisah yang disidangkan di Aula kamtibmas Polres Asahan, 5 oknum jajaran Polsek Bandar Pulau dan 1 oknum Polres Asahan  yang menangani kasus pencurian terhadap 6 orang anak dibawah umur, juga dikenakan sanksi.

Keenam oknum tersebut Aiptu Udin Sarifuddin (eks.Kanitreskrim Polsek Bandar Pulau), Brigadir Fernando Siregar, Aiptu Wagimin, Bripka Abdul Hadi CK, Brigadir DP. Sianturi, FK. Situmeang.   Pada persidangan tersebut keenam oknum polisi tersebut dikenakan sanksi masing- masing teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji selama satu tahun dan penempatan dalam tempat khusus selama 3 (tiga) hari, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 huruf b dan d serta pasal 5 huruf a PP RI No. 2 tahun 2003.  

Kuasa hukum enam anak dari Yayasan Pusaka Indonesia, Horaslan Sinaga, SH, menyambut baik dan mengapresiasi tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memberikan Sanksi kepada 7 (tujuh) orang anggotanya yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas Kepolisian. Namun demikian Pusaka Indonesia masih menemukan adanya perbedaan persepsi dalam mengungkap ada tidaknya kekerasan terhadap enam anak dibawah umur ini, kata Horaslan.  

Dari seluruh saksi yang diajukan pihak Kepolisian dalam proses Sidang Kode Etik dan Disiplin, tidak ada satu saksipun yang mengakui atau melihat terjadinya kekerasan atau bekas kekerasan terhadap Saksi korban, padahal saksi korban dan keluarga korban menyatakan ada kekerasan dan bekas kekerasan terhadap saksi korban.  

Terhadap tuduhan 3 (tiga) kasus pencurian yang disangkakan kepada  para Saksi korban, saat ini Tim Penasehat Hukum telah mengajukan upaya hukum banding atas 2 (dua) kasus pencurian yang dituduhkan, sedangkan terhadap 1 (satu) kasus pencurian yang dituduhkan, para tersangka dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian, yang disidangkan di PN Tanjung Balai.
Posted by godeks on Tuesday 30 November 2010 - 07:44:47  printer friendly create pdf of this news item