Penyuluhan Hukum Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Penyuluhan Hukum Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, mengadakan Penyuluhan Hukum Perlindungan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Jum’at/09 Apr 21), bertempat di desa Gunung Kelawas kec. Namorambe kab.Deli Serdang.

Acara yang dihadiri Kepala Desa dan unsur pemerintahannya, Babinsa, Babinkamtibmas serta perwakilan dari PKK dan dusun,

Bincang Bincang ” Kamar Rosi”

Bincang Bincang ” Kamar Rosi”

“Kamar Rosi” edisi Selasa (30/03/21) mengambil tema “Pandemi Belum Usai, Perempuan dan Anak Harus Apa”?.

Salah satu narasumber dalam edisi ini selain Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, juga ada ibu Elisabeth Juniarti, Kordinator Divisi Advokasi Anak dan Perempuan Yayasan Pusaka Indonesia (YPI).

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan,

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan,

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, desa Mekar Sari kec. Delitua, kab. Deli Serdang (Senin/290321)

Acara ini dilaksanakan Yayasan Pusaka Indonesia dengan dukungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI. Bertindak sebagai narasumber, Elisabeth Juniarti dari Yayasan Pusaka Indonesia, yang menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap anak dan perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga inti saja, tetapi menjadi tugas seluruh elemen di masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Teknik Pendampingan Hukum Korban Kekerasan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Teknik Pendampingan Hukum Korban Kekerasan

Begitu banyak kekerasan, perlakuan tidak menyenangkan, eksploitasi dan pelecehan seksual, menjadi objek perdagangan manusia, diskriminasi dan tindakan salah lainnya kerap menimpa anak dan perempuan di negara ini. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencegahnya.