Launching Aplikasi Sistem Layanan Bantuan Hukum (Silabakum)

Launching Aplikasi Sistem Layanan Bantuan Hukum (Silabakum)

Aplikasi Sistem Layanan Bantuan Hukum (Silabakum) Rutan Perempuan Kelas II-A Medan, diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Sebagai salah satu mitra kerja Rutan Perempuan Kelas II-A Medan, Yayasan Pusaka Indonesia mengapresiasi Peluncuran Aplikasi Sistem Layanan Bantuan Hukum (Silabakum) ini, sebagai salah satu bentuk pelayanan khususnya kepada Warga Binaan Panti (WBP) Rutan Perempuan Kelas II-A Medan.
Silabakum ini merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Rutan Perempuan Kelas II-A Medan, dalam upaya memberikan pelayanan kepada Warga Binaan Panti dan keluarga guna memfasilitasi upaya bantuan hukum hingga konsultasi hukum secara gratis dalam proses peradilan, bersama dengan seluruh Lembaga Bantuan Hukum profesional yang telah bekerjasama, termasuk Yayasan Pusaka Indonesia (YPI).

Penyuluhan Hukum Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Penyuluhan Hukum Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, mengadakan Penyuluhan Hukum Perlindungan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Jum’at/09 Apr 21), bertempat di desa Gunung Kelawas kec. Namorambe kab.Deli Serdang.

Acara yang dihadiri Kepala Desa dan unsur pemerintahannya, Babinsa, Babinkamtibmas serta perwakilan dari PKK dan dusun,

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan,

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan,

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, desa Mekar Sari kec. Delitua, kab. Deli Serdang (Senin/290321)

Acara ini dilaksanakan Yayasan Pusaka Indonesia dengan dukungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI. Bertindak sebagai narasumber, Elisabeth Juniarti dari Yayasan Pusaka Indonesia, yang menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap anak dan perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga inti saja, tetapi menjadi tugas seluruh elemen di masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Teknik Pendampingan Hukum Korban Kekerasan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Teknik Pendampingan Hukum Korban Kekerasan

Begitu banyak kekerasan, perlakuan tidak menyenangkan, eksploitasi dan pelecehan seksual, menjadi objek perdagangan manusia, diskriminasi dan tindakan salah lainnya kerap menimpa anak dan perempuan di negara ini. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencegahnya.